renovasi istana//////posyed by wadi

JAKARTA – Istana Kepresidenan di Jalan Merdeka Utara bakal mempunyai pagar baru. Tempat itu bukan hanya tempat berkantor Presiden SBY. Tapi, ruang kerja Wapres Boediono juga bakal di situ.

Biaya renovasi pagar kawasan yang juga merupakan lokasi Istana Merdeka dan Istana Negara itu menelan biaya Rp 22,581 miliar. Pengajuan anggaran oleh pemerintah untuk renovasi pagar istana tersebut sudah disetujui DPR saat rapat pertama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan Badan Anggaran DPR, Selasa malam (3/11). Menurut pemerintah, renovasi tersebut merupakan rekomendasi Kapolri karena menyangkut sistem keamanan.

Rencana renovasi pagar itu langsung menuai kritik karena biayanya dianggap terlalu jumbo. ”SBY ini semakin pede (percaya diri, Red) saja mengajukan anggaran yang tidak prorakyat,” kecam Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yuna Farhan di Jakarta.

Menurut dia, masalah keamanan yang menjadi alasan pengajuan anggaran puluhan miliar itu belum mendesak. Pengamanan di istana saat ini dianggap masih memadai. ”Sensitivitas pemerintah di tengah kehidupan masyarakat yang makin sulit jadi patut dipertanyakan,” ujarnya.

Yuna mengungkapkan, dengan kondisi perekonomian masih seperti sekarang, seharusnya pemerintah lebih mengoptimalkan anggaran untuk kesejahteraan rakyat. Tidak malah memperbesar fasilitas negara dan pejabatnya.

”Ini melukai perasaan rakyat. Seharusnya belajar dari Singapura,” katanya. Dia mengungkapkan, di negara kaya bekas jajahan Inggris itu saat ini, gaji para menterinya sedang ramai-ramai dipotong. ”Kok di sini justru sebaliknya,” ujar Yuna.

Dasar rekomendasinya adalah masih tingginya kasus terorisme di tanah air. Pengajuan anggaran pagar halaman istana itu termasuk salah satu pos anggaran kebutuhan mendesak APBN Perubahan 2009. Perhitungan nominal anggarannya dibuat oleh setneg, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Fraksi PAN Totok Daryanto mengingatkan agar pembangunan pagar itu tidak sampai kontraproduktif dengan figur SBY selama ini. Sebagai presiden yang dipilih langsung hanya dalam satu putaran, menurut dia, SBY bisa dikatakan dicintai rakyat. ”Nah, renovasi ini jangan sampai membatasi ruang rakyat untuk dekat dengan dirinya,” ungkapnya.

Terkait besaran anggaran, Totok tidak ingin mengomentari lebih jauh. Menurut dia, besar kecilnya dana yang dibutuhkan bersifat relatif. ”Yang penting harus dipikirkan itu, pembangunan apa pun jangan sampai malah merusak citra sendiri,” tegas ketua DPP PAN tegas.

Dari hasil rapat bersama DPR saat itu, menteri keuangan juga mengajukan anggaran Rp 62,8 miliar untuk pajak mobil menteri/pejabat setingkat menteri dan ketua/wakil ketua lembaga tinggi negara. Anggaran tersebut telah disetujui pula dan masuk dalam APBNP 2009.

Namun, sebagaimana telah diberitakan, besaran nominal yang harus dibayarkan untuk pajak sekitar 80 kendaraan dinas tersebut juga menuai pertanyaan. Jumlahnya dianggap terlalu besar untuk hanya pembayaran pajak tahunan atau pajak kendaraan bermotor (PKB).

Ekonom Sustainable Development Indonesia (SDI) Drajad Wibowo bahkan sempat menengarai dana tersebut bisa jadi untuk pajak penjualan barang mewah (PPnBM). Selanjutnya, pemerintah akan merealisasikan pengadaan mobil dinas baru untuk para pejabat. (Jawa Pos)